Kegiatan Lembaga Pendidikan dan  Pelatihan Terapan Kerja Jasa Konstruksi ( LPK. JASKONS ) bagi masyarakat umum putus sekolah / mahasiswa ini dilaksanakan dengan merujuk pada sejumlah ketentuan normatif yang ada pada tata aturan perundangan dan regulasi pemerintah sebagai berikut :

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja.
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
  • Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.261/Men/XI/2004 Tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja.
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
  • Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor : 17/Per/Men/VI/2007 tentang tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.